Kini, setiap warga negara Tiongkok yang ingin mendaftar untuk kartu SIM baru atau mendaftar layanan internet harus menggunkaan teknologi pemindaian pengenalan wajah (facial recognition) sebagaimana aturan yang baru diumumkan pada bulan September lalu.
Pedoman tersebut pertama kali dikeluarkan pada bulan September dan mengharuskan perusahaan telekomunikasi untuk memeriksa identitas orang yang mendaftarkan kartu SIM melalui pengenalan wajah dan metode teknis lainnya. Khususnya, toko fisik operator telekomunikasi memiliki waktu hingga 1 Desember untuk mulai menerapkan standar baru di negara tersebut.
Keputusan memberlakukan aturan ini adalah bagian dari upaya Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok untuk melindungi hak dan kepentingan warga negaranya yang sah di dunia maya, serta untuk mencegah penipuan.
Selain itu, aturan ini juga semakin memudahkan melacak dan mengindentifikasi para pengguna ponsel pintar dan internet di Tiongkok. Saat ini, warga Tiongkok diharuskan memberi kartu identitas atau paspor untuk mendaftarkan kartu SIM baru. Berbagai platform media sosial pun juga mengharuskan pengguna untuk mendaftar dengan nama asli mereka melalui nomor telepon mereka.
China tampaknya menjadi negara pertama yang membutuhkan pengenalan wajah untuk berlangganan layanan seluler dan Internet. Undang-undang baru ini adalah bagian dari upaya Tiongkok untuk memonitor warga negaranya dan memonitor aktivitas serta perilaku mereka.
Keputusan ini pun memunculkan pro dan kontra. Bagi warga negara yang peduli dan aktivis hak privasi, kebijakan untuk memindai wajah saat membeli kartu SIM dianggap sudah terlalu jauh. BBC melaporkan bahwa pengguna media sosial pun tampak khawatir bahwa data biometrik mereka dapat disalahgunakan.
Namun, sebenarnya teknologi pengenalan wajah sudah digunakan untuk beragam layanan di Tiongkok, termasuk pembayaran finansial. Banyak konsumen pun juga telah menggunakan teknologi ini tanpa mereka sadari.
Bulan lalu, Guo Bing, seorang profesor hukum di Universitas Zheijang Sci-Tech menggugat sebuah Taman Safari Hangzhou di Tiongkok timur karena memaksa pemegang tiket harus mendaftarkan wajahnya alih-alih kebijakan sebelumnya tentang pemindaian sidik jari.
Ini adalah salah satu tuntutan hukum pertama yang menargetkan teknologi di negara itu, dan China Daily melaporkan bahwa pengadilan di Hangzhou akan mendengarkan kasus ini.
Bulan lalu juga, media milik pemerintah Tiongkok mengumumkan tentang pengembangan "kamera super" baru. Kamera ini akan memiliki resolusi 500MP dan kecerdasan buatan yang mampu mengidentifikasi wajah individu.
Bahkan mampu mengidentifikasi wajah di tengah kerumunan puluhan ribu orang dengan presisi sempurna. Menurut media pemerintah Tiongkok, perangkat ini lima kali lebih kuat daripada mata manusia dan diterapkan pada aplikasi militer, pertahanan nasional serta keamanan publik.